Network
JKN saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional, terutama dalam mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
“Sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak evolusi dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya JKN terbukti membawa banyak dampak positif, terutama dengan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat,” paparnya.
KH. Ma'aruf Amin juga berpesan kepada Setiap Provinsi, Kabupaten/Kota agar terus meningkatkan cakupan Kepesertaan dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan dengan memastikan masyarakat menjadi Peserta Aktif dalam JKN.
Baca Juga: Temui Kejari TTU, GMKI: Tindakan Korupsi Perlu Ditangani Serius
Dalam kesempatan yang sama, direktur utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN, Presiden RI telah mengeluarkan instruksinya.
Presiden RI menginstruksikan seluruh pemungutan dan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi nasional dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program jaminan kesehatan.
“Kepesertaan JKN-KIS terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan 1 Maret 2023, cakupan cakupan program perlindungan kepesertaan JKN-KIS tercatat mencapai 252,17 juta, atau 90,79% dari total penduduk Indonesia. Capaian ini menunjukkan program JKN-KIS menjadi program jaminan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi,” ungkapnya.
