Network
SUMBA STORI - Bupati Sumba Barat dalam Hal ini di Wakili Oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat.
Menerima Penghargaan Award Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Nasional yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma'aruf Amin, kegiatan itu berlansung di Balai Sudirman Jakarta Selatan Selasa 14 Maret 2023.
Adapun piagam Penghargaan yang diserahkan Langsung Oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Muhamad Tito Karnavian.
Baca Juga: Beri Layanan Kesehatan Gratis, Bupati Pamekasan Diganjar UHC Award 2023
Penghargaan yang dan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam melindungi warganya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam perjanjian kerja sama anatara Pemda Sumba Barat dengan BPJS Kesehatan.
Adapun salah satu syarat untuk mendapatkan UHC adalah kepesertaan BPJS Kesehatan lebih atau sama dengan 95 persen. Untuk cakupan UHC Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sampai dengan Maret 2023 sudah mencapai 97,38 % persen penduduk yang terdaftar dalam program JKN.
Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma'aruf Amin dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas berbagai upaya dan kerja keras pemerintah daerah yang konsisten mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: Sukses di Bidang Kesehatan, Bupati Sumenep Terima Penghargaan UHC Award
JKN saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional, terutama dalam mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
“Sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak evolusi dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya JKN terbukti membawa banyak dampak positif, terutama dengan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat,” paparnya.
KH. Ma'aruf Amin juga berpesan kepada Setiap Provinsi, Kabupaten/Kota agar terus meningkatkan cakupan Kepesertaan dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan dengan memastikan masyarakat menjadi Peserta Aktif dalam JKN.
Baca Juga: Temui Kejari TTU, GMKI: Tindakan Korupsi Perlu Ditangani Serius
Dalam kesempatan yang sama, direktur utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN, Presiden RI telah mengeluarkan instruksinya.
Presiden RI menginstruksikan seluruh pemungutan dan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi nasional dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program jaminan kesehatan.
“Kepesertaan JKN-KIS terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan 1 Maret 2023, cakupan cakupan program perlindungan kepesertaan JKN-KIS tercatat mencapai 252,17 juta, atau 90,79% dari total penduduk Indonesia. Capaian ini menunjukkan program JKN-KIS menjadi program jaminan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi,” ungkapnya.
Baca Juga: Cara Daftar DTKS Kemensos Untuk Cairkan BPNT Sembako 2023, Cek Aplikasi Ini
Ali Ghufron pun memaparkan, dalam rangka mengoptimalkan himbauannya Indonesia Universal Health Coverage, saat ini BPJS Kesehatan sedang mengembangkan upaya terintegrasi untuk pengurangan, menyisir, mengadvokasi, dan meregistrasi seluruh masyarakat dalam program kepesertaan JKN. Melalui strategi PESIAR (PEtakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi), di mana program ini dilaksanakan bersinergi dengan Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendes PDTT.
“BPJS kesehatan akan terus membangun dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk bersama-sama memastikan terwujudnya perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia, dengan layanan yang berkualitas, pasti, dan setara,” tulisnya.***
Simak berita terupdate lainnya di Sumba Stori dengan KLIK DI SINI .
