Network
SUMBA STORI - Rencana pemerintah pusat yang akan menghapus Tenaga Harian Lepas (THL) di Indonesia tak berlaku di Sulawesi Utara.
Peneliti kebijakan publik dari Studi Politik dan Kebijakan Publik (P3S) Jerry Massie menilai jika itu dterapkan maka akan menciderai bahkan melanggar UU Otonomi Daerah (Otda).
“Dalam UU No 32 Tahun 2024 Pemerintah Daerah wajib dan melengkapi mengatur daerah masing-masing,” tegas Jerry, Kamis 23 Februari 2023.
Jerry mengatakan saat 'kebijakan pemerintah' atau kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengatur soal aturan P3K.
Baca Juga: Samjas Hari ke-2, Ini Yang Dibuat Polres Sumba Barat Untuk Seluruh Personel
"Saya kira hal yang baik dilakukan Gubenur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey yang mana tetap mempertahankan pegawai honorer daerah atau THL. Saya pikir ini kebijakan 'wisdom and smart' kebijakan yang bijak dan cerdas. Dia lebih nyaman dengan aspek kemanusiaan dan kesejahtraan, rakyat Sulut," kata dia.
“Kan dengan pegawai THL di Sulut ikut membantu masyarakat dalam upaya menuntaskan kemiskinan dan pengganguran,” ujarnya.
"Apalagi jika budgeting atau anggaran tak defisit atau cukup maka tak masalah ada THL," kata Jerry.
