SUMBA STORI - Demi mensejahterakan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta kepala desa (kades) menggunakan Dana Desa (DD) lebih baik.
Hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar kepada sejumlah kades yang ada di Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
"Para kades (kepala desa) harus tunjukkan kepada negara bahwa kades bisa bertanggungjawab dalam mengelola anggaran," kata Muhaimin dikutip Antara, pada Minggu 28 Mei 2023.
Baca Juga: Pasti Terkejut, Segini Besaran Gaji PNS Golongan III dan IV
Muhaimin mengatakan, dengan pengelolaan anggaran DD yang baik, diharapkan akan memberikan kepercayaan kepada desa untuk menghimpun anggaran lebih banyak lagi.
Menurut Muhaimin, pengelolaan DD harus memenuhi tiga kriteria yaitu tepat sasaran, perencanaan, serta pelaksanaan atau pengorganisasian yang baik, dan tidak atau bebas dari korupsi.
Selain itu, lanjut Muhaimin, DD harus menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga pemerintah pusat dapat mempercayakan lebih banyak lagi.
Baca Juga: Berikut 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditilang Manual, Apa Saja? Yuk Simak...
"Dana Desa ini hari dikelola dengan tepat sasaran, perencanaan bagus, serta bebas korupsi," ujar Muhaimin.
Muhaimin juga menjanjikan terus memperjuangkan agar DD bisa ditambah, dengan minimal per desa Rp5 miliar. Namun dirinya meminta ketersediaan para kades untuk membuktikan kesiapan dengan pengelolaan lebih baik lagi.
Ketika hal itu bisa dilakukan, kata Muhaimin, maka tidak butuh birokrasi yang terlalu rumit.
Baca Juga: Kemenkumham Raih Penghargaan dari Kemenkeu, Apa Alasannya? Simak...
Lebih jauh dirinya menyebut saat ini anggaran pertemuan atau rapat mencapai Rp500 triliun. Ia mengatakan hal itu sangat tidak efisien serta terlalu menghabiskan anggaran.
"Saat ini untuk rapat saja menghabiskan anggaran Rp500 triliun dan ini bisa dimanfaatkan untuk membangun, terutama di pedesaan," sebut Muhaimin.***
Simak berita terupdate lainnya di Sumba Stori dengan KLIK DI SINI.