Network
Baca Juga: Luar Biasa, Kemenkumham Raih Penghargaan Terbaik UKPBJ Proaktif
"Tentu ini kesempatan yang baik bagi kita semua untuk mendaptkan masukan, koreksi dari Komnas HAM, sehingga ke depan kita akan bisa lebih baik, lebih profesional di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai aparat penegak hukum", jelas Kapolda NTT.
Kapolda pun menyamapikan terima kasih atas kehadiran dari Komnas HAM di wilayah NTT untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum sebagai upaya memperkuat strategi pencegahan dan penanganan TPPO yang berpersepektif HAM.
Sementara itu, terkait isu TPPO, Komnas HAM memberikan perhatian yang sangat serius terutama di periode tahun 2022 hingga 2027. Isu Perdaganagan orang dikatakannya merupakan isu prioritas Komnas HAM pada periode lima tahun ke depan.
Baca Juga: Kenalin Ini Asal Mula Nama Kentang Mustofa yang Tahan Lama
"Ini adalah extraordinary crimes, Transnational organized crime, di luar itu bahwa TPPO adalah pelanggaran hak asasi manusia, Sehingga ini meniadi salah satu prioritas Komnas HAM ke depan untuk bagaimana melakukan upaya-upaya koordinasi baik dari aspek pencegahan maupun penanganan TPPO",
Untuk NTT, kasus TPPO sendiri ini adalah situasi darurat kemanusiaan, dimana merupakan daerah asal pekerja migran.
Meskipun NTT adalah daerah asal pekerja migran, NTT bukanlah nomor satu tetapi, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, NTB barulah NTT, namun dalam kasus TPPO NTT adalah salah satu provinsi yang cukup banyak kasus-kasus terkait TPPO terjadi yang dikarenakan karakter migrasinya berbeda dengan wilayah lain.
