Network
SUMBA STORI-Pulau Sumba merupakan salah pulau yang kaya akan budaya dan tradisi yang unik. Masyarakat di pulau negeri seribu bukit ini juga sangat menghargai budaya dan tradisi serta menghormati roh para leluhurnya.
Namun, terdapat beberapa tradisi di Sumba yang cukup kontroversial dan menjadi perbincangan bagi masyarakat Sumba, salah satunya adalah tradisi kawin tangkap.
Kawin tangkap adalah praktek pemaksaan perkawinan yang berakar pada diskriminasi berbasis gender dalam balutan budaya di Sumba.
Korbannya ditangkap, diculik dan ditahan selama beberapa hari di rumah laki-laki yang menangkapnya, lalu dinikahkan. Perempuan yang menjadi korban menjadi trauma. Lebih dari itu, tidak ada payung hukum yang melindungi mereka.
Kendati demikian, atas kerja keras setelah lebih dari 10 tahun berjuang bersama Tim Solidaritas Perempuan dan Anak (Sopan Sumba) berhasil menciptakan perubahan dengan dikeluarkannya undang-undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual.
Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Diketahui, pelaku tindak pidana kekerasan seksual akan dikenakan pidana paling lama 9 tahun atau denda 200 juta. Tidak hanya mendapatkan hukuman penjara dan denda, pelaku juga terancam pidana tambahan antara lain, pencabutan hak asuh anak, pengumuman indentitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pembayaran restitusi.
"Setelah lebih dari 10 tahun berjuang bersama, akhirnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 12 April 2022," tulis Sopan Sumba, sebagimana dikutip Sumbastori.com dari laman Facebook resmi, @Sopan Sumba, pada Minggu, 3 September 2023.
Lebih lanjut, Sopan Sumba juga menuliskan bahwa timnya akan berkomitmen terus mengkawal isu kekerasan di Sumba
