SUMBA STORI - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Gelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berlangsung di Aula Kantor Kemenag SBD, Selasa, 27 Februari 2024.
Kegiatan rakor dan Penandatanganan Pakta Integritas tahun 2024 ini bertujuan untuk peningkatan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya.
Kegiatan diikuti Pejabat Eselon IV lingkup Kemenag SBD, para Pengawas Multi Agama, Penyuluh Multi Agama, Penghuluh, para Kepala Sekolah, para Guru Pendidikan Multi Agama, Jabatan Pelaksana, serta seluruh ASN dan PPNPN lingkup Kemenag SBD.
Kepala Kantor Kemenag SBD, Siprianus Muda Hondo, dalam arahan mengatakan, rakor awal tahun dan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja tidak sekedar seremonial belaka tetapi lebih sebagai penguatan moril dan komitmen yang sangat berdampak bagi satuan kerja.
“Melalui rakor dan Penandatanganan Pakta Integritas serta perjanjian kinerja menjadi jembatan yang kita lalui untuk menentukan arah program prioritas santuan kerja. Jadi ini tidak sekedar rapat biasa,” ungkap Kakankemenag Sipri.
Dalam kesempatan itu, Kakankemnag menyampaikan hasil yang diperoleh saat Rakorpim Kanwil Kemenag NTT Awal Tahun 2024 lalu.
Seluruh satuan kerja Kemenag Kabupaten kota di seluruh NTT kata Kakankemenag Sipri telah menandatangani Pakta Integritas dihadapan Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTT.
Pakta Integritas Kakanwil berisi garis besar program yang harus dilaksanakan secara terstruktur mulai dari kanwil hingga satuan kerja dibawahnya.
”Saya minta masing-masing Unit kerja dan setiap seksi segera merancang program yang berdampak luas bagi masyarakat sesuai dengan pakta Integritas lalu di koordinasikan, dikomunikasihkan dengan Pimpinan dan dilaksanakan,” ujar Sipri.
Kakankemenag Sipri juga mengingatkan realisasi anggaran tahun 2024, target akhir bulan Juli sudah harus capai 70 persen, karena setiap triwulan akan dilakukan evaluasi.
"Mohon dengan sangat jika ada kendala yang ditemukan segara lakukan koordinasi agar jangan menghabat realisasi anggaran sesuai dengan tuntutan regulasi," tegasnya.
Lebih lanjut Kakankemenag Sipri menegaskan enam point Pakta Integritas yag menjadi arah kebijakan tahun anggaran 2024, yaitu; Menyiapkan Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola manajemen (tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara), Mendorong percepatan dan penyelesaian izin rumah ibadah yang bermasalah, mendorong percepatan sertifikasi dan rusislag tanah wakaf, mendukung implementasi penyelenggaraan jaringan produk halal dan gerakan nasional mandatori halal 2024 serta Mendukung implementasi budaya literasi numerasi bagi peserta didik Madrasah menggunakan metode GASING (Gampang Asik Meyenangkan).
“Semua item yang disampaikan ini, menjadi acauan program yang harus dilaksanakan tahun 2024 ini. Saya mengajak kita semua untuk berusaha semaksimal mungkin sehingga apa yang menjadi program prioritas secara nasional kita jangan ketinggalan melaiankan kita melaju bersama dengan capaian hasil yang memuaskan,” pungkas Sipri.***