Network
SUMBA STORI - Kantor Vertikal Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) ikut serta dalam kegiatan safari rembuk stanting tingkat kecamatan.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten SBD, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Safari rembuk stanting tingkat kecamatan ini berlangsung di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Timur dan Kecamatan Kota Tambolaka, Jumat, 23 Februari 2024.
Kegiatan rembuk stunting tingkat kecamatan dibuka oleh Wakil Bupati SBD, Marten Christian Taka, yang disaksikan oleh Koordinator Sekjen Kemenag SBD, Stefanus Jandu, Kadis Kesehatan SBD, Kadis Perikanan, Kadis P3AP2KB, Kepala Inspektorat SBD, Camat Wewewa Barat, Kapolsek Wewewa Barat, Danramil 01 Laratama, para Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa serta seluruh tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati SBD Marthen Cristian Taka, mengatakan bahwa percepatan penurunan angka stunting merupakan program prioritas nasional yang harus didukung bersama-sama.
Persoalan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional dan Kabupaten SBD menurut data menjadi salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan angka stunting yang cukup tinggi.
“Pada tahun ini angka stunting di SBD mencapai 32 persen pada Agustus 2023, sehingga dapat dikatakan sebagai prevalensi stunting yang cukup tinggi. Sejalan dengan kondisi tersebut target Nasional dan komitmen kabupaten SBD berupaya untuk menurunkan angka stunting dengan target 14 persen pada tahun 2024 ini,” ungkap Cristian Taka.
Mengenai hal tersebut, lanjut Cristian Taka, bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Pemerintah Daerah (Pemda) SBD, bahkan Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 tahun 2001 tentang percepatan penurunan stunting.
"Yang mana, implementasi dari Peraturan Presiden tersebut telah disusunkannya Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-Pasti) sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah hingga level desa dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting,” jelasnya.
Lebih lanjut Cristian Taka mengatakan stunting ini termasuk urusan kesehatan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan negara dan daerah ini, maka untuk penanganannya perlu melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan. Seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek perilaku.
Artinya, kata Cristian Taka, intervensi terhadap percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dengan intervensi spesifik dan sensitif secara terpadu dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten SBD.
Oleh karena itu intervensi terhadap pencegahan dan penanganan kasus stunting harus dilakukan secara sinergis antar sektor pemerintah dan non pemerintah sebagai upaya bersama dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di SBD.
Wakil Bupati Cristian Taka mengajak kepada semua pihak, pihak baik pemerintah, instansi vertikal, Taga, Toma, LSM, Perguruan Tinggi dan lembaga mitra terkait lainnya untuk lebih serius, lebih berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting, melalui gerakan bersama yang signifikan.
“Oleh karenanya, saya tegaskan tidak ada saling lempar tanggung jawab, karena penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, ataupun beberapa dinas terkait semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
“Dan saya juga berharap agar pimpinan perangkat daerah yang termasuk di dalam intervensi sensitif dan spesifik dapat memfasilitasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting ini dalam dokumen rencana kerja,” tegasnya lagi menambahkan.***
