Network
Sementara pendataan warga penerima bantuan BLT ekstrim merupakan instruksi dari penjabat kepada seluruh aparat Desa Limbu Watu.
Namun demikian, setelah pendataan, dia komunikasikan dengan penjabat desa guna melakukan rapat dalam menetapkan KK penerima BLT ekstrim pada tahap satu untuk anggaran tahun 2024.
Sayangnya, penjabat Desa Limbu Watu tidak memberikan respon positif dalam menindaklanjuti hal tersebut.
"Lalu belum ada realisasi dari penjabat untuk menetapkan. Tetapi dari pihak pendamping sudah minta data. Lalu kami terpaksa kirim ke pendamping," tutur Paulus.
Lebih lanjut, Paulus mengaku sudah mendatangi Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat Daya untuk berkonsultasi soal penginputan APBDES anggaran tahun 2024.
Akan tetapi, dari pihak PMD Sumba Barat Daya menyebut Desa Limbu Watu belum memasukan laporan pertanggujawaban anggaran tahun 2023 untuk tahap 3.
"Kami sudah ke dinas untuk minta aplikasi guna menetapkan anggaran, dari PMD bilang kalau Desa Limbu Watu belum kasih LPJ anggaran tahun 2023 untuk tahap 3. Kami konfirmasi kepada penjabat melalui telefon. Tapi dia (Penjabat-red) bilang tunggu, bersabar dan sampai sekarang tidak realisasi," kata Paulus.
Dengan sikap penjabat itu, Paulus dkk mengaku kecewa. Bukan hanya itu, Paulus pun menyebut penjabat sudah terlantarkan masyarakat Desa Limbu Watu.
Paulus menuturkan, menghindarnya penjabat desa dinilainya telah terjadi pembiaraan terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan desa.
Pasalnya, beberapa desa di Kecamatan Wewewa Tengah sudah memasukan laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2023 di dinas. Sedangkan, untuk Desa Limbu Watu belum pernah melakukan rapat penetapan anggaran tahun 2024.
