Network
"Tidak ada penetapan anggaran tahap satu tahun 2024 berdampak dari molornya laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2023 tahap tiga. Ini kalau molor, maka masyarakat menjadi korban," tutur Paulus.
Bahkan, kata dia, jika tidak ada penetapan anggaran tahun 2024, maka dirinya memastikan masyarakat Desa Limbu Watu akan kekosongan program-program pemerintah desa.
"Ini kalau dana desa silva saja, masyarakat akan dikorbankan. kami juga sebagai aparat tidak akan ada nilai di mata masyarakat. Kami akan dinilai gagal dan tidak mampu. Padahal sejak kami dilantik kami pun melakukan kegiatan pendataan dan pendampingan terhadap prona tanpa menggunakan uang desa. Tapi penjabatnya menghindar," ujarnya.
Untuk itu, guna menyelematkan masyarakat Desa Limbu Watu, Paulus meminta supaya penjabat desa segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Namun, jika belum ada tindakan, dirinya pun meminta Bupati SBD dan dinas terkait untuk segera memanggil penjabat tersebut.
"Kalau memang dinilai tidak mampu, ganti saja. Dari pada masyarakat jadi korban. Setelah molor menyelesaikan laporan anggaran tahun 2023 pada tahap tiga langsung menghindar. Lalu membiarkan kami aparat yang mengurus segala persoalan desa. Padahal kami juga baru dilantik pada bulan Januari lalu. Bisa saja masyarakat menduga kami ikut dalam permainan ini," tandasnya penuh tegas.
Hingga berita ini ditayangkan, wartawan masih berusaha konfirmasi penjabat Desa Limbu Watu, Agustinus Gadi.***
