Network
/photo/2023/02/23/2563516867.jpeg)
SUMBA STORI - Warga negara yang telah berkarir sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan telah meninggal akan menerima kompensasi berupa uang duka sebagai penghormatan. Ahli waris menerima uang duka yang menjadi kompensasi dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).
Uang duka telah diberikan regulasi yang lebih rinci dalam hal besaran dan ketentuan pemberiannya. Gunanya untuk mengetahui jumlah uang duka dan manfaat tambahan yang diterima oleh mantan pegawai negeri sipil.
PT Taspen merupakan badan usaha milik negara yang fungsinya adalah menyelenggarakan asuransi sosial termasuk asuransi dana pensiun dan tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil alias PNS.
Selain menyediakan layanan tabungan hari tua (THT) dan program pensiun, Taspen juga memberi perlindungan atau jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan asuransi atau jaminan kematian (JKM).
Untuk pegawai negeri sipil yang masih bekerja dan meninggal dunia, akan menerima asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian. Di sisi lain, uang duka wafat (UDW) dan tunjangan kematian akan diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang telah pensiun dan meninggal dunia.
Dikutip dari situs taspen.co.id, terdapat perincian jumlah uang yang harus diterima oleh ahli waris dari duka pensiunan PNS yang diberikan oleh Taspen, seperti berikut:
- Uang duka wafat yang diberikan senilai tiga kali jumlah pendapatan terakhir
- Asuransi Kematian
Namun, bagi pegawai negeri sipil yang masih bekerja, akan menerima manfaat berupa santunan dan uang duka dengan perincian sebagai berikut:
- Santunan sebesar Rp15 juta
- Uang duka wafat (UDW) sebesar 3 kali gaji terakhir
- Biaya pemakaman sebesar Rp7,5 juta
- Bantuan beasiswa sebesar Rp15 juta per anak (maksimal 2 orang anak), dengan ketentuan setelah kepesertaan mencapai paling sedikit 3 tahun
Sementara itu, mengikuti ketentuan yang berlaku, keluarga dari pegawai negeri sipil yang telah wafat akan menerima uang asuransi kematian sebesar Rp 8.000.000.
Manfaat yang didapatkan dari asuransi jiwa ini telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2023.
