Network
SUMBA STORI- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak anggota Bali Process untuk mendukung kerja sama daerah dalam melawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau perdagangan manusia karena isu ini telah menjadi masalah dan membutuhkan kerjasama.
Retno menyebut bisnis dapat memperkuat upaya tersebut dengan memperluas kerja sama dalam investigasi bersama di seluruh kawasan, memberikan perlindungan bagi pelapor, dan mendukung undang-undang yang kuat tentang bisnis dan hak asasi manusia.
“Mari kita bergandengan tangan melawan perdagangan manusia—pemerintah, organisasi regional, dan bisnis. Kita harus berperan sebagai koalisi ‘orang-orang baik’, dengan GABF sebagai wadah peleburan solusi, untuk menciptakan kawasan yang bebas dari perdagangan manusia,” ujar Retno, Sebagaimana dikutip Sumbastori.com dari Laman Antara Bali, pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Bali Process adalah forum internasional resmi yang didirikan pada 2002 untuk memfasilitasi diskusi dan berbagi informasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya.
Anggota Bali Process terdiri dari 45 negara serta empat organisasi internasional yaitu UNHCR, IOM, UNODC, dan ILO.
Retno juga menegaskan prioritas Indonesia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui penyalahgunaan teknologi daring (online).
Dia menyoroti semakin banyaknya pelaku yang menyalahgunakan teknologi untuk merekrut dan mengeksploitasi korban mereka, yang banyak di antaranya kemudian dipekerjakan di industri penipuan berbasis daring atau online scams.
“Pemerintah telah menangani lebih dari 2.800 warga Indonesia yang menjadi korban penipuan semacam itu di negara-negara tetangga, dan 40 persen di antaranya adalah korban perdagangan manusia,” kata Retno dalam salinan pidato yang dia sampaikan dalam Forum Pemerintah dan Bisnis Bali Process (GABF) di Bali.
