Network
SUMBA STORI - Pengurus Pusat Pemuda Katolik bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar Sosialisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Aula Seruni, Paroki Katedral Weetabula, Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 01 April 2023.
Kegiatan Sosialisasi ini yang sebelumnya digelar di Kota Batam, Kepri dan Kota Mataram, NTB, dihadiri oleh Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Antonius Damianus Mahemba, Kepala BP3MI NTT, Siwa, Ketua Komisi Kerawam Keuskupan Weetabula sekaligus Direktur Yayasan Donders Pater Mikhel Keraf, Direktur Yayasan Sarnelli Sumba, Pater Paulus Dwiyaminarta, Direktur Sumba Hospitality Foundation Redempta Bato dan Aktivis Kemanusian, Yeremias Kewuan.
Menurut Anton Mahemba Kegiatan Sosialisasi ini digelar karena semakin marak kasus pekerja migran menjadi korban perdagangan orang, yang disinyalir dilakukan oleh para sindikat perdagangan orang yang terstruktur dan massive dengan mengorbankan pekerja migran untuk meraup keuntungan.
Baca Juga: 5 Cara Merawat Persahabatan hingga Maut Memisahkan
Salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai lumbung PMI Ilegal dan angka kematian PMI tertinggi ke 4 di Indonesia, dengan 704 kasus PMI meninggal dunia atau rata-rata satu sampai dua jenazah tiba di NTT setiap pekan, yang mana 90 persen nya adalah PMI Ilegal atau korban Perdagangan orang.
Anton Mahemba juga menjelaskan tujuan dari kegiatan Sosialisasi ini untuk memberikan pelindungan yang paripurna bagi pekerja migran Indonesia.
"Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pelindungan yang paripurna bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja baik dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial," ungkapnya.
Selain itu, diungkapkan Anton lagi dalam sosialisasi tersebut para peserta akan dibekali dengan pemahaman seputar prosedur yang benar untuk bekerja ke luar negeri dengan aman sebagai Pekerja Migran Indonesia serta tata cara perekrutan yang prosedural.
"Intinya, ini salah satu upaya mencegah terjadinya pengiriman PMI secara ilegal yang di lakukan oleh oknum-oknum tertentu yang disinyalir merupakan sindikat pengirim PMI ilegal dan perdagangan orang yang terstruktur dan massive yang mengorbankan pekerja migran untuk meraih keuntungan dengan cara melawan hukum," katanya.
