Network
Baca Juga: Predator Seks Cabuli 7 Siswi SD di NTT Terancam Dibui 20 Tahun
Baca Juga: Download Game Minecraft Pocket Edition Update Terbaru Gratis di HP Android, CEK LINK DI SINI...
“Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 lalu, Pemerintah Kabupaten Kupang, sudah menyampaikan LKPD-nya kepada kepada BPK, dan saya berharap 23 Pemerintah Daerah di NTT bisa mendapatkan opini WTP dari BPK. Perlu kami sampaikan ada 4 pemda yang masih terlambat menyampaikan laporannya, maing-masing. Manggarai, Ngada, Flotim dan SBD. Sejauh ini, kami sudah membangun komunikasi dengan masing-masing pemda untuk segera dipercepat dan kami juga sudah membangun komunikasi dengan pihak BPK Perwakilan NTT”, ungkap Sofyan Antonius.
Putera Berdarah Batak ini juga menyampaikan perasaan gembiranya, karena satu-satunya pemda di NTT, yang menyerahkan LKPDnya paling cepat di NTT bahkan di Indonesia untuk tahun ini adalah Pemda Kabupaten Manggarai Barat, dan telah mendapat opini WTP pada minggu lalu.
“Untuk pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) baru dijalankan oleh 12 pemda di NTT, dan pencapaiannya juga rata-rata baru dibawah 40 persen ini, ini harus dipacu, karena merupakan ekspektasi dari Bapak Presiden untuk dapat dipenuhi, sekaligus untuk mendorong kemajuan pemberdayaan perekonomian masyarakat”, kata Sofyan.
Baca Juga: Lihat Langsung Tempat Produksi Garam Laut Kelompok Tani Ndari Tana, Camat Loura Respon Bilang Begini
Sofyan Antonius juga menambahkan bahwa stunting di TTS dan Ende juga masih tinggi, diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah setempat, juga keadaan inflasi, kemiskinan ekstrim, dan pelaksanaan beberapa proyek strategis nasional di NTT, termasuk sorghum , TJPS dan Kapal Terapung di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Menanggapi penyampaian dari Sofyan Antonius, maka Gubernur Laiskodat mengatakan bahwa salah satu aspek yang akan digerakkan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maka kedepan adalah pengembangan koperasi di NTT.
“Kita punya kopersasi, nah koperasi kita berdayakan di NTT karena prospeknya lebih baik ketimbang BumDes. Kenapa? Karena Kita punya sumber daya manusia dan perencanaan di Koperasi jauh lebih bagus. Karena koperasi pemiliknya bukan perorangan tapi kelompok, sehingga mereka akan lebih giat berpartisipasi untuk maju. Kebijakan politik terhadap BumDes akan saya rubah, pada umunya Bumdes tidak bisa survive karena banyak membuang uang, karena banyak pengamatan BumDes kurang menggerakkan local resourches based nya, karena UMKN tidak diberdayakan di BumDes”, ujar Gubernur Laiskodat.
