Network
Dengan demikian, Dinas Koperasi dan UMKM belum punya wewenang dalam menangani berbagai persoalan di Alun-alun Tambolaka. Termasuk menyediakan petugas parkir dan petugas kebersihan.
"Kami belum ada dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan tegas serta menjaga kebersihan di taman kota karena masih dalam status pemeliharaan," tuturnya.
"Saya mendapat info tambahan bahwa Alun-alun Tambolaka belum bisa diserahkan kepada dinas UMKM karena Final Hand Over masih bulan Juni baru habis masa pemeliharaan," tambahnya.
Jika, kata Yengo Tanda Kawi, SOP sudah ditandatangan, surat terima sudah ada maka pihaknya akan menjalankan SOP dengan melibatkan semua OPD terkait.
Lalu kereta atau pelaku UMKM akan diminta berjualan di dalam lokasi Alun-alun Tambolaka agar mudah dikontrol. Dan tentunya akan ada petugas parkir maupun kebersihan.
Disaat sekarang, kata Yengo Tanda Kawi, pihaknya belum bisa melakukan penagihan pajak terhadap pengunjung maupun pelaku UMKM. Bila itu terjadi, maka bisa disebut pungli.
"Sesuai master plan, tidak akan ada pelaku UMKM yang julan dipinggir jalan. Bahkan, hanya 16 orang yang dijinkan berjualan di dalam nantinya karena hanya ada 16 tempat yang disediakan. Jadi sekarang belum ada PAD dari Alun-alun Tambolaka. Kami belum berani mendistribusikan karcis karena akan disebut pungli," urainya.
Lebih lanjut, Yengo Tanda Kawi menjelaskan, pada bulan Juni mendatang pembangunan penataan alun-alun Tambolaka masih terus dilakukan oleh Dinas PUPR.
Di sana, akan ada desain tiga tungku dan patung kuda yang akan dibangun. Selain itu, juga ditanami pohon palma serta penambahan penerangan.
"Itu berdasarkan informasi tambahan yang saya peroleh. Jadi saya tegaskan lagi saat ini pihak kami belum punya kewenangan penuh menangani berbagai persoalan di Alun-alun Tambolaka," ucapnya.
