Network
Baca Juga: Peduli Kasih, PMKRI Tambolaka Beri Bantuan ke Korban Musibah Kebakaran di Wee Loro
Tetapi Bupati TTU diduga tidak mempertimbangkan rujukan hasil musyawarah namun langsung mengambil keputusan yang tertuang dalam keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 491/KEP/HK/VII/2023 untuk kemudian melantik kepala desa yang sebenarnya belum diselesaikan permasalahannya yakni Desa Ponu dan Desa Tautpah.
Oleh karena itu PMKRI Cabang Kefamenanu bersama masyarakat Desa Ponu dan Desa Tautpah menyatakan sikap sebagai berikut:
1. PMKRI Cabang Kefamenanu bersama masyarakat mendesak Bupati TTU untuk membatalkan pelantikan kepala desa Ponu dan desa Tautpah sebab kedua desa tersebut masih dalam proses sengketa yang belum menemukan hasil kesepakatan.
Baca Juga: Temui Kejari TTU, GMKI: Tindakan Korupsi Perlu Ditangani Serius
2. PMKRI Cabang Kefamenanu bersama masyarakat mendesak bupati TTU agar menunjukan isi rekomendasi sesungguhnya dari POKJA penyelesaian sengketa Pilkades, karena menurut kami Bupati TTU mengabaikan rekomendasi hasil musyawarah penyelesaian perselisihan hasil Pilkades dan memaksakan pelantikan.
3. PMKRI Cabang Kefamenanu bersama masyarakat mendesak bupati TTU agar meninjau kembali keputusan bupati TTU No 491/ KEP/HK/VII/2023 sebab menurut kami keputusan tersebut merugikan masarakat penggugat dari desa ponu dan desa Tautpah.
4. PMKRI Cabang Kefamenanu bersama masyarakat memberikan “Kartu merah” terhadap Bupati TTU sebagai bentuk mosi tidak percaya dan mendesak Bupati TTU agar mengundurkan diri karena menurut kami Bupati TTU terlalu otoriter terkait ketidakpahamannya dalam mengambil keputusan yang mencipatkan konflik berkepanjangan di desa–desa bersengketa.
