Network
Namun setibanya di sana, hanya ada satu orang anggota DPRD SBD dari fraksi Nasdem yang berani jumpai GMNI.
"Di depan gedung DPRD SBD yang terhormat itu, saya bersama rekan dan senior GMNI SBD menyampaikan segala bentuk keresahan terhadap perusahan Lawadi yang tidak berkontribusi apa apa untuk kemajuan daerah ini," ucap Dediyanto.
Masa aksi pun tidak hanya sampai di situ, hal ini pun disampaikan juga di depan kantor Daerah Kabupaten SBD, sebagai rumah besar dan sekaligus yang memberikan suntikan dana serta yang memberikan SK kepada direktur Lawadi.
Namun GMNI SBD tidak mendapatkan sikap atau ketegasan secara serius dari Pemda dalam menyikapi persoalan ini.
Tidak hanya sampai disitu segala upayapun di lakukan GMNI untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi BUMD Lawadi.
Salah satunya GMNI SBD, mengadukan hal ini ke salah satu lembaga yaitu Ombudsman RI perwakilan NTT.
Setelah itu, persoalan ini sempat diam beberapa bulan, ketika semua pihak disibukan dengan Pemilu 2024.
"Seusai pemilu berlangsung tiba-tiba kita pun di kagetkan kembali dengan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh Kejari Sumba Barat di Lawadi dan termasuk penggeledahan di ruang kerja Bupati Sumba Barat Daya," tambah Dediyanto.
Dengan adanya penggeledahan itu, GMNI SBD mendukung langkah Kejari Sumba Barat dalam memgusut tuntas dugaan korupsi di Lawadi.
Bahkan, Dediyanto mengapresiasi sikap Kejari Sumba Barat yang sudah menyita beberapa dokumen dan telah memeriksa 16 orang saksi.
